 |
| para tukang bangunan hanya bermimpi untuk memiliki rumah |
Perumahan Rakyat Tak Memihak Rakyat Kecil
SAMARINDA, tribunkaltim.co.id - Permasalahan penyelengaraan pembangunan perumahan rakyat di Indonesia hingga saat ini tak kunjung usai. Bahkan, semakin lama pembangunan perumahan rakyat semakin jauh dari hakekat tujuan pembangunan perumahan rakyat, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.
Kebijakan sektor perumahan dinilai memiliki sejumlah kelemahan seperti terlihat pada mengguritanya masalah birokrasi rente di pemerintahan. Hal itu telah memicu terjadinya ekonomi biaya tinggi. Demikian dikatakan Zulfi Syarif Koto, yang tampil sebagai pembicara dalam bedah buku "Politik Pembangunan Perumahan Rakyat di Era Reformasi" di Gedung Fekon Universitas Mulawarman Samarinda, Selasa (8/11).
Menurutnya, faktor struktur birokrasi yang masih sangat dominan dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik, menempatkan dirinya lebih sebagai penguasa dari pada pelayanan masyarakat. Pelayanan publik di Indonesia tidak pernah ditempatkan sebagai salah satu bentuk kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi warganya, tetapi sebagai kebaikan yang diberikan pemerintah yang harus diperebutkan oleh warga yang menginginkannya.
Birokrasi rente itu terjadi akibat kuatnya budaya patrimonial, lemahnya pengawasan, masih adanya peraturan dan perundang-undangan yang multitafsir dan tumpang-tindih, penegakan hukum yang tebang pilih, serta masih adanya faktor kemiskinan, keserakahan, dan kebohongan pejabat.
"Penyelenggaraan pembangunan perumahan rakyat belum berjalan optimal, dengan kata lain bahwa pembangunan perumahan tampak kurang berpihak pada rakyat. Hal ini lebih banyak terkait dengan permasalahan masih adanya disorientasi politik pembangunan perumahan rakyat dan permasalahan manajemen pembangunan perumahan rakyat (keduanya saling terkait)," kata Syarif.
