JUMLAH PERUMAHAN YANG TERBATAS
KORAN JAKARTA. Menpera terdahulu dianggap belum dapat membuat suatu kebijakan yang terintegrasi yang secara pasti dapat mengurangi angka kekurangan (backlog) perumahan yang berdasar data Badan Pusat Statistik jumlahnya mencapai lebih dari 13 juta jiwa.
Tak hanya itu, dalam urusan pasar properti, Suharso Monoarfa dianggap lamban merespons pertumbuhan pembangunan produk properti di dalam negeri yang semakin marak. Kinerja yang dilakukan tidak disertai dengan kebijakan yang secara pasti dapat mengatur dengan jelas tujuan dan arah program-program perumahan yang lebih prorakyat, seperti yang termaktub dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Rusun.
Ali Tranganda, Direktur Executive Indonesia Property Watch, mengatakan dua tahun selama Menpera terdahulu menjabat sejumlah kebijakan masih dianggap simpang siur pada pelaksanaannya. "Realisasi rumah murah hanya terbangun 20.000 unit, belum lagi target program 1.000 tower rusunami yang belum maksimal, bahkan tidak jelas arahnya," kata Ali di Jakarta, Rabu (18/10).
Menurutnya, sejumlah kebijakan lain yang dianggap kontroversial adalah mengenai Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang secara konseptual matang namun dalam implementasinya cenderung kacau. Di pihak lain, Menpera yang baru, Djan Faridz, diminta harus ekstra kerja lebih keras dalam meneruskan berbagai program Kemenpera selanjutnya.
Di industri properti, kiprah Faridz bukan sesuatu yang asing, mengingat Faridz merupakan sosok pengusaha properti yang sukses. Melalui perusahaan miliknya, yakni Priamanaya Grup, dia berhasil mengembangkan Blok A dan B Pasar Tanah Abang. Di Blok A, perusahaan miliknya bekerja sama dengan PD Pasar Jaya, sementara di Blok B bekerja sama dengan Agung Podomoro.
Faridz semakin dikenal setelah pada tahun 2002 sukses "menyulap" Pasar Tanah Abang yang dulu dikenal kumuh hingga diresmikan pada Juli 2005 menjadi Pusat Grosir Terbesar di Kawasan Asia Tenggara. Dalam kesempatan serah terima jabatan dari Menpera terdahulu, (Rabu 18/10), Djan Faridz mengemukakan sejumlah gagasan sederhananya terkait persoalan perumahan.
Djan Faridz menyatakan dirinya akan memberikan perhatian khusus pada masalah hunian di perkotaan termasuk Jakarta. "Sekadar melajutkan program, Saya akan menambah gagasan baru terutama itu mengenai rumah liar di bantaran sungai dan sekitar rel kereta api, juga pembangunan rumah di sejumlah daerah perbatasan," kata Djan.
Penunjukan Faridz dinilai sejumlah kalangan sangat tepat, mengingat lelaki yang awalnya membuka usaha bengkel las ketok dan berdagang alat-alat bangunan hingga menjadi pemborong perumahan untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di daerah-daerah ini telah lama dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang properti dan energi.
Dalam kesempatan terpisah, Himawan Arif, Direktur Utama Perum Perumnas menyatakan dirinya sejak lama mengenal sosok Djan Faridz. Dikatakan Himawan, Djan Faridz merupakan profesional di bidang properti. "Karena dia orang lapangan, saya kira Djan Faridz akan mampu bekerja sama di internal Kemenpera serta dengan sejumlah BUMN," kata Himawan.
Dia menambahkan pihaknya optimistis Faridz lebih memiliki sejumlah rencana perumahan yang lebih diperkuat dari berbagai aspek. Menurutnya, berbagai program yang kemungkinan besar akan digalakkan Faridz adalah mengoptimalkan bagaimana program perumahan dilaksanakan melalui kerjasama dengan instansi pemerintah terkait lainnya.
"Saya kira Djan Faridz akan memperhatikan bagaimana Perum Perumnas sebagai BUMN lebih diberdayakan sebagai pelaku utama dalam setiap pembangunan perumahan. Salah satunya melalui revitalisasi Perumnas karena kan BUMN atau instansi pemerintah lainnya saling terkait dengan program Kemepera, seperti Dinas Pekerjaan Umum," kata Himawan.
Dia menambahkan kerja sama tersebut dianggap penting, salah satunya juga menyangkut masalah penyediaan tanah (baca: landbanking), yaitu sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) memilik cadangan tanah yang dapat digunakan untuk pembangunan perumahan.
Dikatakan Himawan, pada 2012 mendatang sejumlah agenda penting akan digulirkan pihaknya termasuk penambahan target pembangunan perumahan seperti pada program Bapertarum-PNS yang semula ditetapkan 12.000 unit akan ditingkatkan sebanyak 20.000 unit. "Kami juga menargetkan agar revitalisasi Perumnas sebagai bagian dari BUMN yang turut ambil bagian dari program perumahan lebih dioptimalkan dan menutup kemungkinan dualisme peran terjadi melalui pembentukan sejumlah badan lain yang berperan ganda," tambah Himawan.
Himawan juga menyebut Faridz sebagai tipe pemimpin yang tegas yang sedikit-banyak mengetahui persoalan perumahan yang tengah bergulir. Faridz dinilai juga akan dapat secara konsisten melanjutkan berbagai program Kemenpera dengan melakukan berbagai terobosan baru yang secara cepat dan tepat dapat mengatasi masalah backlog perumahan.
"Koordinasi dengan BUMN sebagai stakeholder tentunya juga harus mendapat perhatian khusus dari Menpera baru sebagai prioritas utama program Kemenpera dalam mengatasi backlog. Saya kira Djan Faridz mengerti betul persoalan itu," jelas Himawan.
