BUMN Properti Untuk Rakyat Penghasilan Rendah
VIVAnews - Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara berencana membentuk BUMN khusus yang menangani properti. Bahkan, Menteri BUMN, Dahlan Iskan,menunjuk direktur utama PT Kereta Api untuk memimpin pembentukan BUMN khusus tersebut. Saat ini, BUMN yang memiliki bisnis properti antara lain Perum Perumas, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Adhi Karya Tbk melalui anak perusahaannya PT Adhi Realty , dan PT Wijaya Karya Tbk.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghada, sebaiknya badan atau BUMN properti yang nantinya diharapkan bisa mengelola aset-aset tidak produktif milik BUMN, juga dapat mengakomodir kebutuhan hunian untuk rakyat atau masyarakat berpenghasilan rendah. "Dimungkinkan sekali, sebesar lima persen saja tanah-tanah tak produktif BUMN itu dimanfaatkan untuk kepentingan MBR, misalnya untuk penyediaan tanah untuk rusun murah di perkotaan," kata dia, kepada VIVAnews.com di Jakarta, Selasa 13 Desember 2011.
Untuk itu, Ali menambahkan, sebaiknya ada komitmen dari BUMN yang akan dilebur menjadi BUMN properti untuk melepas tanah-tanah yang tak produktif mereka demi pengadaan hunian bagi masyarakat segmen menengah bawah ke badan otonomi perumahan atau Kementerian Perumahan Rakyat untuk dikelola sebagai rumah rakyat.
Dia juga menyarankan, meski nantinya terbentuk BUMN properti, sebaiknya tetap ada badan otonomi perumahan supaya ada perbedaan konsentrasi kepentingan. "Jadi, tetap dibutuhkan badan otonomi perumahan yang mengurusi rumah rakyat karena akan beda konsentrasinya dengan BUMN properti," tutur Ali.
Sedangkan mengenai peleburan BUMN, misalnya Perumnas, menurutnya bisa dilebur ke BUMN properti atau terlepas tersendiri sebagai badan perumahan nasional. Sebab, BUMN properti ini bukan main-main harus benar-benar profesional dan kuat.
